Tanpa Kapal Eks Asing, Ekspor Perikanan Bitung Meningkat

Posted on Posted in Buletin Himasper IPB, IPB

Tanpa Kapal Eks Asing, Ekspor Perikanan Bitung Meningkat]

Moratorium kapal eks asing dan pelarangan alih muatan ikan di tengah laut yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berakhir pada Oktober 2015 lalu. Peraturan ini memberikan dampak nyata, yaitu meningkatnya populasi ikan di perairan Bitung, dimana ekspor perikanan Kota Bitung didominasi oleh komoditas tuna, tongkol, cakalang, makarel, gabus, dan salem. Peningkatan populasi ikan ini mengingkatkan ekpor hasil perikanan Kota Bitung sebesar 1,8 persen, yakni dari 18.952 ton pada 2015 menjadi 19.294 ton pada 2016.

Menurut menteri Susi, setelah moratorium diberlakukan biomassa laut Bitung semakin banyak dan beragam. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pencuri asing dan mucul berbagai modus baru kejahatan, seperti berganti baju kapal, menggunakan bendera palsu hingga membuat KTP Bitung. Upaya pemberantasan illegal fishing pun terus dilakukan untuk mengembalikan perikanan Indonesia menjadi lebih baik. Koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa lembaga dilakukan, mulai dari patroli bersama hingga bertukar informasi melalui satelit. Upaya tersebut menjadikan gelapnya lautan tak seperti dulu, dimana kejahatan perikanan banyak terjadi.
Menteri Susi berharap, biomassa kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Beberapa cara terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Harapan yang ingin dicapai adalah pengingkatan dari biomassa ikan, melakukan eksploitasi yang sustainable dengan memberi ruang untuk recovery.
Terkait dengan kejahatan perikanan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan adanya potensi korupsi di sektor perikanan. Hal ini terindikasi dari penerimaan negara dari sektor ini yang tak sebanding dengan data nilai tangkapan dan jumlah kapal yang ada. Laode mengatakan bahwa menurut catatan KPK, kontibusi sektor perikanan selama 2008-2013 hanya 0,30 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Laode mengusulkan agar dibentuk gugus tugas (task force) yang terdiri dari KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Keuangan. Ia menuturkan, KPK juga telah dilibatkan dalam task force reformasi pajak. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat pajak perikanan hanya Rp 986,1 miliar atau sekitar 0,01 persen dari total penerimaan pajak di tahun 2016. Angka itu masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain di lingkup agrobisnis yakni tanaman pangan dan peternakan sebesar 1,15 persen serta kehutanan 0,17 persen.

Sumber : http://news.kkp.go.id/index.php/tanpa-kapal-eks-asing-ekspor-perikanan-bitung-meningkat/

Oleh: Claudia Olivia C

FacebookTwitterWhatsAppBlogger PostTumblrGoogle+Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *